AKURATNEWS – Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pemberdayaan Umum dan Desa (PMD) meyakinkan tidak ada penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) spontan 2021 di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Hal itu terungkap sesudah Dinas PMD bersama Komisi I DPRD Sinjai mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pekan kemarin, terkait diskusi dugaan aktivis bahwa Biro PMD ‘Tumpul’ dan BPD ‘Mandul’ tidak jalankan jujur Undang-Undang.

Tidak adanya tanda-tanda akan dilaksanakannya tahapan Pilkades serentak 2021, meski tahapannya molor daripada jadwal sebelumnya (Januari 2021-red), kembali menuai reaksi lupa satu lembaga kontrol Sinjai.

Presidium LSM Sinjai Geram, Awaluddin Setimbal menilai bahwa BPD ‘Mandul’ dan Dinas PMD ‘Mandul’ itu benar adanya, pokok pelaksanaan tahapan Pilkades tersedia pada BPD di dukuh, yang mana ketentuan cara tahapan semua dilaksanakan sebab BPD yaitu enam kamar sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, termasuk membentuk panitia Pilkades, namun itu semua molor tanpa dasar formal yang jelas.

Kedua kata Awaluddin Adil, Dinas PMD ‘Tumpul’ karena tidak adanya sosialisasi Pilkades serentak, yang seyogyanya menyampaikan kepada tiap kampung akan berlangsungnya Pilkades. Masa tertunda, wajib disertai dengan formal dengan alasan riil, bukan malah menjadikan ‘Bola Liar’ yang tentu sekadar bermuara pada pelanggaran metode atau tidak berdasar petunjuk perundang-undangan.

“Jika ada kebijakan yang menetapkan penundaan, maka disitulah BPD menunda pelaksanaan tahapan berikutnya. Namun seperti hasil RDP di DPRD, tidak ada legalitas formal tentang penundaan, sehingga BPD seharusnya lestari melaksanakan tahapan demi tahapan sesuai dengan kewenangannya, bukan malah ‘Diam’ atau masih ‘Mandul’ dan terseret aliran isu yang tidak nyata, ” tegasnya, Sabtu (29/5/2021).

Persoalannya sekarang, sambung Awaluddin Adil, adakah BPD yang konsisten melakukan tahapan yang diamanahkan peraturan perundang-undangan?.

“Nampaknya sampai hari ini, itu lebih sibuk dengan pendirian opini publik dan tidak malu disinggung ‘Mandul’, ” tutupnya.

Sekedar diketahui, polemik penundaan pengamalan Pilkades pada 54 dukuh di Kabupaten Sinjai masih menjadi perdebatan publik.

Dari rencana tahapan Pilkades serentak dimulai Januari 2021, diundur pada Mei 2021, sesuai pernyataan Kadis PMD Sinjai, sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya. ***