AKURATNEWS – Irfan Nurido (53), mantan Kepala Desa Ngaban Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo, diduga korupsi dana APBDes senilai Rp. 174. 638. 235. Terungkapnya kasus korupsi dengan dilakukan Kades tersebut buatan dari penyelidikan Satreskrim Polresta Sidoarjo.

Penyalahgunaan tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Kades Irfan Nurido tersebut pada tahun 2017. Saat itu APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) senilai Rp. 1. 978. 821. 121, yang digunakan untuk pendanaan pembangunan dan pemberdayaan desa Ngaban.

“Terungkapnya tindak kejahatan korupsi yang dilakukan Kades tersebut setelah dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara”, ungkap Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro pada wartawan, Jumat (1/10/2021).

Selain tersebut, dalam audit tersebut pihak Satreskrim Polresta Sidoarjo bekerjasama dengan tim dari ITS dan Pemkab Sidoarjo, untuk mengetahui pengunaan dana yang akan digunakan di dua bidang pembangunan dan pemberdayaan desa tersebut.

Lebih lanjut dikatakan Kusumo, bahwa penggunaan anggaran tersangka Irfan Nurido, tidak melibatkan bendahara desa maupun TPKD (Tim Pelaksana Kegiatan Desa).

Sehingga di dalam penggunaan anggarannya tidak dilengkapi dengan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban). Dua bidang yang tidak dilengkapi SPJ itu adalah bidang pembangunan tempat yang meliputi 12 item pembangunan fisik di tempat. Serta bidang pemberdayaan umum yang meliputi pembayaran honor tenaga pengajar TPQ serta honor pengelolah sampah.

Sementara didapati kesialan Negara akibat perbuatan tersangka adalah senilai Rp. 174. 638. 235.

Dari pengakuan tersangka, ia melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi maupun memperkaya diri sendiri.

“Sejumlah barang bukti dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, berupa 45 kwitansi pembayaran honor pengajar TPQ serta honor pengangkut sampah, lalu tiga bendel peraturan Daerah Ngaban, serta 23 eksemplar fotocopy legalisir cek tunai”, terang Kombespol Kusumo.

Kemudian, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat secara pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU MENODAI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Kejahatan Korupsi.

“Tersangka terancam hukuman pidana seumur hidup atau paling kecil 4 tahun dan memutar lama 20 Tahun, ” pungkasnya. ***