Sebab:
Abdullah Hehamahua
Bekas Penasehat KPK

Anak muda itu baru siap shalat dhuha. Selesai shalat, beliau langsung memanggul rangsel kecilnya semrawut menuju lift.

Awak berpapasan di depan lift. Beliau mengangguk ke arah saya sambil senyum.

Saya langsung menyalaminya sambil berbisik, “semoga jadi. ” Beliau hanya senyum menyeringai tanpa berkata apa-apa.

Begitulah kejadian yang sering saya saksikan bertahun-tahun di lantai enam Kantor KPK, C1, Kuningan, Jakarta Selatan. Itulah kegiatan ‘surveillance’ yang dilakukan KPK.

Ranah, tidak diberitakan pers. Apalagi sampai timbul bentrokan di antara aparat KPK dengan masyarakat.

Namun, laksana petir di siang bolong ketika Polda Metro Hebat mengatakan, polisi dalam kegiatan ‘surveillance’ berhasil membunuh enam orang penjaga HRS.

Apakah kegiatan polisi ini sudah terkategori sebagai pelanggaran HAM? Bahkan, pelanggaran PEDOMAN berat.

‘Surveillance’ taat Kamus berarti pegawasan. Maknanya, kesibukan ‘surveillance’ adalah suatu proses memperhatikan subjek tertentu oleh pihak-pihak terpaut

Apa yang dikerjakan laki-laki di lantai 6 KPK di atas adalah tugas ‘surveillance’ Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, mempunyai salah satu tugas, melayani kegiatan ‘surveillance’.

Kesibukan ini dilakukan dalam rangka menyatukan bahan keterangan sebanyak mungkin menimpa suatu kasus.

SOP KPK menetapkan, Dumas boleh melakukan kegiatan ‘surveillance’ jika sudah tersedia bukti awal yang menunjukkan terjadi suatu tindak pidana korupsi. Kegiatan ‘surveillance’ yang dilakukan insan KPK, tak ubahnya ‘tuyul’.

Sebab, kegiatan tersebut tidak diketahui siapa pun, baik oleh masyarakat di TKP maupun objek yang menjadi sasaran.

SOP KPK juga menetapkan, baik dalam kegiatan ‘surveillance’ penyilidikan, maupun penyidikan, orang lain tidak boleh menyelami operasi tersebut.

Kawan seruangan pun tidak boleh pandangan. Itulah sebabnya, lelaki di lantai 6 KPK di atas, tidak bicara sepatah pun dengan saya mengenai tugas yang akan dilaksanakan.

Metode dan arketipe inilah yang mengakibatkan sekitar 95 persen kegiatan OTT KPK jadi. Mungkin 99 persen terdakwahnya dijatuhi hukuman di Pengadilan Tipikor.

Kapolda Metro Jaya dalam konperensi persnya mengatakan, anggota petugas sedang melakukan kegiatan ‘surveillance’ kepada HRS.

‘Surveillance’ kok demonstrative? Mungkin ini gaya intel Indonesia. Berjumpa dengan orang asing. lalu memperkenalkan diri, “saya intel. ”

Lucunya, Kapolda Metro Jaya mengatakan, polisi menujukan pengawal HRS karena membalas tembakan yang dilakukan pengawal HRS.

Apakah pengawal HRS hendak menembak mobil polisi jika kenderaan tersebut berada dalam rentang langkah ratusan meter atau beberapa kilometer di belakang rombongan HRS?

Katanya ‘surveillance’ tapi kok berdekatan?

Kitab Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP) kausa 1 angka 5 mengatakan, analisis adalah

“Serangkaian kesibukan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga jadi tindak pidana guna menentukan bisa atau tidaknya dilakukan penyidikan patuh cara yang diatur dalam undang-undang ini. ”

*Pertanyaanya, dugaan tindak pidana apa dengan dilakukan HRS sehingga harus dibuntuti?

Jika pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan, maka polisi sangat lebay.

Jadi polisi dapat dipidana dengan undang-undang Tipikor pasal 3. Sebab, mereka menyalahgunakan kesempatan atau jabatan dengan ada dan mengakibatkan kerugikan keuangan/perekonomian negara.

Kerugian mana yang dilakukan anggota polisi itu. Bukankah, setiap proyek tersebut tersedia anggarannya.?

Kalaupun tersedia bukti HRS melakukan pelanggaran adat kesehatan, bukankah puluhan bahkan ratusan pelanggaran protokol kesehatan yang dikerjakan pejabat negara, partai politik masa kampanye pilkada, ormas, dan anggota masyarakat yang melakukan kegiatan keyakinan, kebudayaan dan perkawinan?

Namun, tidak ada penyelidikan seserius ini. Kalau pun HRS telah ditetapkan sebagai terperiksa, saksi, bahkan tersangka sekalipun, silahkan ikuti ketentuan yang ada dalam KUHAP, khususnya pasal 112 ayat 1 serta 2 KUHAP.

Saksi atau tersangka dipanggil dengan surat resmi dalam tenggang waktu yang proporsional. Kalau pun saksi ataupun tersangka tidak bisa hadir karena alasan-alasan tertentu, Penyidik dapat melangsungkan pemeriksaan di tempat saksi ataupun tersangka berada.

Polda Metro Jaya juga mengatakan, beceng yang digunakan pengawal HRS adalah asli, bukan rakitan. Belakangan, dikatakan, pistol itu, rakitan.

Keluar pula pernyataan lain, pengawal HRS yang merampas senjata penjaga.

Jika benar, sayang betul kualitas anggota polisi Polda Metro Jaya yang senjatanya sanggup dirampas warga sipil. Keanehan lain, polisi mengatakan kejadian tersebut terjadi di KM 50, tol Jakarta-Cikampek.

Mana “police line”-nya. Tunjukkan bekas tembakan yang tersedia di mobil polisi.

Kalau tembakan pengawal HRS tak mengenai mobil polisi atau penumpangnya, hal ini kontradiksi dengan maklumat polisi yang mengatakan, pengawal HRS yang merampas senjata polisi.

Kok bisa merampas senjata petugas, tapi tembakannya tidak mengenai sasaran?

Mabes Polri mengucapkan, kasus penembakan 6 pengawal HRS diambil alih oleh mereka. Bagian polisi yang menembak pengawal HRS dalam pengawasan Propam karena tersedia kesalahan prosedur dalam operasi itu.

Apakah rakyat percaya keterangan Mabes Polri?

Bukankah secara telanjang Polda Metro Jaya sudah melakukan kebohongan umum? Apakah dapat disimpulkan, yang dilakukan Polda Metro Jaya, kesalahan perseorangan, bukan institusi sehingga Mabes Polri dapat dipercaya dibanding Polda Metro Jaya?

Sebagai karakter yang punya dua adik ipar, anggota polisi, saya prihatin dengan runtuhnya citra polisi.

Apalagi ketika 4 tahun menjelma Wakil Ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan 8 tahun lebih di KPK, Kami bergaul dan mengetahui beberapa penjaga yang berintegritas, profesional, dan berkinerja tinggi.

Tidak tersedia pilihan lain dalam menyelamatkan citra kepolisian selain tindakan tegas harus diambil terhadap Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan perwira polisi dengan terlibat.

Pelanggaran HAM pertama yang dilakukan polisi ialah membuntuti perjalanan HRS.

Beliau bukan teroris, pengedar narkoba, atau tersangka yang harus dibuntuti kegiatannya. Hak asasinya sebagai warganegara untuk pergi ke mana sekadar dalam wilayah Indonesia, sudah dirampas polisi.

Pelanggaran HAM kedua, polisi telah melakukan teror psikologis terhadap HRS dan keluarganya.

Pelanggaran ketiga, enam orang warga sipil yang tidak bersenjata, bukan teroris, pengedar narkoba atau tersangka, dibunuh tanpa sepadan proses pengadilan.

Pengingkaran keempat, aoutopsi yang dilakukan petugas terhadap keenam jenazah pengawal HRS tanpa persetujuan keluarga.

Pelanggaran kelima, menurut pihak FPI, ada tanda-tanda penganiayaan di keenam jenazah di mana setiap jenazah terdapat lebih dari satu pelor dan mengarah ke jantung.

Hal ini merupakan pengingkaran HAM berat. Sebab, wewenang tertinggi polisi dalam menghadapi seorang penjahat adalah melumpuhkan, yakni menembak periode kaki. Fakta ini menunjukkan kalau, polisi sudah merencanakan pembunuhan terhadap HRS dan pengawalnya.

Peneliti KontraS, Danu Pratama mengucapkan, aksi kekerasan sepanjang 2019 mayoritas dilakukan aparat kepolisian.

Jumlah aksi kekerasan tersebut mencapai 103 kasus. Mayoritas adalah kasus penganiayaan dan bentrokan, sebanyak 57 kasus.

Peristiwa tersebut membuat 102 orang luka-luka dan dua orang meninggal.

Kemudian 33 kasus penyiksaan dengan 32 orang luka dan sembilan oran meninggal, 5 kasus lengah tembak dengan tiga orang luka dan lima orang meninggal, dan delapan kasus intimidasi.

Kesimpulan:
1. Aksi penembakan dan penganiayaan terhadap enam pengawal HRS adalah tindakan pelanggaran PEDOMAN berat.

2. Pemimpin harus segera mengambil tindakan jelas terhadap Kapolri dan Kapolda sama dengan apa yang dilakukan terhadap Kapolda Jabar dan Metro Jaya dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pendukung HRS.

3. Komnas HAM, bersamaan dengan hari HAM internasional hari itu, segera membentuk Tim Pencari Tanda Independen, baik atas instruksi kepala maupun inisiatif sendiri sehingga kasus pembunuhan enam pengawal HRS harus diadili oleh Pengadilam HAM, bukan pengadilan biasa.

Hendaknya!!!