Jakarta, Akuratnews. com – Dianggap tak ada keinginan publik, rangkaian acara pernikahan dua selebritas, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah dengan akan disiarkan stasiun televisi swasta RCTI diprotes dan menuai kritik keras.

Proses pernikahan dengan dimulai dari prosesi permintaan hingga resepsi pernikahan tersebut akan disiarkan di tumpuan selama beberapa hari. Agenda tersebut sudah dirancang semenjak Agustus 2020.

Menyikapi hal tersebut, Perserikatan Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menilai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak tegas menanggapi rencana itu.

Pasalnya, agenda pernikahan itu tidak masuk ke dalam definisi kepentingan publik di dalam ruang penyiaran di Indonesia.

Koalisi yang di dalamnya tergabung kaum organisasi masyarakat sipil di antaranya Yayasan Pengembangan Media Bani (YPMA), Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), Remotivi, tenggat Lembaga Studi Pers serta Pembangunan (LSPP), termasuk 160 akademisi dan masyarakat sipil yang fokus pada rumor penyiaran untuk kepentingan terbuka menolak keras rencana seluruh penayangan acara pernikahan tersebut.

Perwakilan koalisi yang juga dosen LSPR Jakarta, Lestari Nurhajati mengutarakan, agenda pernikahan dua selebiritas tersebut yang tidak menggantikan kepentingan publik secara umum dengan semena-mena menggunakan saluran milik publik.

“Koalisi menyesalkan sikap KPI Pusat yang tidak cepat menghentikan kegiatan tersebut, dengan menunggu secara pasif acara itu hadir dan baru akan memberikan penilaian. Padahal jelas-jelas isi siaran mengenai hak-hak masyarakat untuk memperoleh tayangan yang lebih berisi, ” kata Lestari lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (13/3).

Padahal, introduksi Lestari, KPI bisa tepat bertindak sesuai aturan dengan berlaku. Salah satunya Urusan 11 di dalam Petunjuk Perilaku Penyiaran yang mengecap, “Lembaga Penyiaran wajib menanggapi kemanfaatan dan perlindungan buat kepentingan publik. ”

Selain itu, tersedia juga aturan Standar Rencana Siaran, khususnya di Pencetus 13 Ayat 2, yang menyatakan: “Program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan pada seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik. ”

Susunan acara pernikahan Aurel-Atta Halilintar.

Lestari menuding KPI abai terhadap berbagai penolakan dan kritik masyarakat mencuaikan media sosial. Koalisi serupa menilai KPI terlalu melempem dengan hanya menunggu pertarungan di saluran pengaduan sah.

“Bukankah seharusnya KPI yang mewakili kepentingan masyarakat tidak perlu menunggui aduan resmi publik semasa secara nyata dan jelas-jelas melihat pelanggaran frekuensi umum di depan mata? ” kata dia.

Lestari menambahkan, di tengah situasi pandemi Covid-19, penuh warga negara kesulitan ekonomi, media penyiaran tidak pantas menayangkan acara selebriti dengan menghamburkan uang.

“Lebih tidak pantas teristimewa, dan mengecewakan publik masa KPI tidak menghentikan program ini. Publik makin kehilangan keterwakilannya di lembaga ini, ” tegasnya.