Jakarta, Akuratnews. com – Jumlah penyatuan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang tidak melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi pada 2020 sebesar Rp61. 258. 712. 487. 476.

Pilihan bangsa untuk tidak membayar zakat meniti OPZ resmi menyebabkan angka penghimpunan ZIS di Indonesia yang tercatat jauh lebih rendah dari daya yang ada.

Situasi tersebut disampaikan Ketua BAZNAS, Prof Dr Bambang Sudibyo MBA MEMPERKIRAKAN dalam Acara Public Expose Survey Pembayaran ZIS Non Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia 2019-2020, Selasa (22/12).

Ada pula Kepala Lembaga Pusat kupasan Strategis (Puskas) BAZNAS, Dr Moh Hasbi Zaenal yang memaparkan buatan kajian secara lengkap.

“Menurut studi yang dilakukan Puskas BAZNAS, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp233, 8 triliun, namun diketahui bahwa penghimpunan ZIS secara nasional pada 2019 melalui OPZ resmi mencapai Rp10 triliun ataupun masih 5, 2 persen daripada potensi zakat, ” kata Hasbi.

Menurut Charity Aid Foundation World Giving 2018, Indonesia dinobatkan menjadi negara yang menyesatkan dermawan. Pernyataan ini didukung dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mempunyai tipikal budaya untuk berbagi dengan sangat kuat dan cenderung bertambah suka berdonasi langsung kepada ahli dekat, atau orang yang memerlukan yang berada didekatnya.

“Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa penghimpunan ZIS selama tersebut selain terdistribusi ke OPZ formal, juga banyak melalui perorangan ataupun lembaga tidak resmi. Besarnya sifat berbagi masyarakat ini sayangnya menjadi tidak tercatat dalam Laporan Zakat Nasional (LZN) yang disusun BAZNAS, ” kata Hasbi lagi.

LZN sendiri disusun BAZNAS setiap tahun untuk mencatat total penghimpunan dan penyaluran dari uang ZIS yang ditunaikan melalui BAZNAS maupun LAZ pada skala naaional, provinsi hingga kabupaten/kota. Data tersebut digunakan untuk pengambilan kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Hasbi menambahkan, buatan risetnya terdiri dari jumlah zakat sebesar Rp30. 503. 424. 730. 454 dan infak sedekah sebesar Rp30. 755. 287. 757. 022.

Berdasarkan wilayahnya, 3 wilayah dengan jumlah pengumpulan ZIS terbesar yaitu wilayah Jawa (55, 95 persen) wilayah Sumatera (22, 76 persen) dan wilayah Kalimantan (9, 54 persen).

Kajian ini dilakukan dengan cara survei di 34 provinsi pada Indonesia dengan responden terbagi menjelma tiga yaitu Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), lembaga non-DKM, dan perorangan yang membayarkan zakat langsung ke mustahik.

Dari buatan survei yang dilakukan selama perut bulan pada pertengahan Agustus maka Oktober 2020, didapatkan bahwa bukti yang terkumpul sebanyak 3. 211 responden yang terdiri dari 667 DKM Masjid, 477 Lembaga Manajer ZIS Non DKM, dan 2. 067 perorangan.

Hasil survey penghimpunan ZIS Non Kelembagaan Tahun 2020 lebih besar dari survey 2019. Pada 2019, hasil survei sejumlah Rp58. 286. 927. 636. 780 yang terdiri dari jumlah derma sebesar Rp 29. 852. 206. 694. 358 dan Infak Sedekah sebesar Rp 28. 434. 720. 942. 422.

Total pengumpulan ZIS terbesar sama secara 2020 yakni wilayah Jawa (55, 67 persen), wilayah Sumatera (22, 10 persen), dan wilayah Kalimantan (9, 34 persen).

“Hasil didapatkan bahwa besarnya ukuran pengumpulan ZIS yang tidak ditunaikan melalui OPZ resmi jumlahnya bertambah besar dibandingkan dengan jumlah ZIS yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga zakat resmi, ” katanya.

Oleh karena itu, prawacana dia, perlu upaya lebih kuat lagi dari BAZNAS dan LAZ resmi yang ada dan kebijakan pemerintah yang memberikan insentif kepada masyarakat agar menyalurkan ZIS melalaikan OPZ resmi yang sudah tersedia.

Selain itu, sejak hasil tersebut diketahui bahwa dana ZIS merupakan dana filantropi yang tetap mengalami peningkatan walaupun berlaku krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 sehingga dapat dijadikan sumber pembiayaan dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Untuk diketahui, BAZNAS beriringan Institut Pertanian Bogor (IPB), Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Agama Republik Nusantara (Kemenag RI), dan Bank Nusantara (BI) baru-baru ini mengkaji pembalasan ZIS oleh masyarakat yang tidak dilakukan melalui OPZ resmi.