AKURATNEWS – Mahkamah Agung (MA) menumpukan kasasi yang diajukan Djoko Tjandra dalam kasus penerbitan surat jalan palsu. MA menguatkan putusan Pengadilan Luhur DKI Jakarta yang memvonis Djoko Tjandra dua tahun enam bulan penjara.

“Amar putusannya menolak permohonan kasasi penuntut umum dan terdakwa, ” perkataan Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro dalam keterangannya soal kasasi Djoko Tjandra, Kamis (8/7).

Majelis hakim dalam kasus ini sendiri di antaranya Soesilo, Hidayat Manao, & Andi Abu Ayyub Taat. Perkara ini didaftarkan ke MA pada 10 Mei dan diputus pada 3 Juni 2021.

Andi menjelaskan pertimbangan perlawanan kasasi Djoko Tjandra. Hakim menyatakan pada saat menjelma buronan kasus korupsi sahih tagih Bank Bali, Djoko Tjandra akan kembali ke Jakarta menggunakan pesawat carter.

Djoko Tjandra kemudian menggunakan surat tiang atas nama kuasa hukumnya, yaitu Anita Dewi Kolopaking yang dibuat oleh Dodi Jaya atas perintah bekas Koordinator Biro dan Perlindungan PPNS Mabes Polri Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo.

Djoko juga memakai surat bebas Covid-19 yang diterbitkan oleh Pusdokes Polri yang diurus Etty Wachyuni, anggota staf dari Prasetijo. Padahal Djoko Tjandra tak pernah melakukan pemeriksaan khali Covid-19.

Menurut hakim, surat jalan tersebut tidak benar lantaran petunjuk Anita Kolopaking dan Djoko bukan di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jaksel, dan pekerjaan saksi Anita Kolopaking dan Djoko bukanlah konsultan Bareskrim.

Majelis juga menyebutkan Prasetijo dan Anita Kolopaking pada 6 Juni 2020 menjemput Djoko Tjandra ke Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, kemudian terbang ke Bandara Halim Perdana Kusumah dengan pesawat carter karakter pada 8 Juni 2020.

Saat tersebut, Djoko Tjandra hendak mengatur pengajuan upaya hukum pertimbangan kembali (PK) kasus Bank Bali di PN Jakarta Selatan. Djoko Tjandra juga sempat mengurus pembuatan e-KTP. Setelah pengajuan PK beres, Djoko Tjandra kembali ke Pontianak.

“Pada 16 Juni 2020 tersangka Djoko kembali menghubungi bukti Anita Kolopaking untuk dibuatkan kembali surat-surat seperti sebelumnya dan atas penyampaian tersebut saksi Prasetjo Utomo mengaku, ” kata Andi mengutip putusan kasasi.

Vonis kasasi ini melaksanakan vonis Djoko Tjandra inkracht alias berkekuatan hukum langgeng. Diketahui, Djoko Tjandra divonis dua tahun enam bulan penjara oleh PN Jakarta Timur.

Djoko dinyatakan terbukti bersalah di kasus pemalsuan surat ulama, surat keterangan pemeriksaan Covid-19, dan surat rekomendasi kesehatan untuk dapat masuk ke Indonesia.

Vonis itu lebih tinggi dibanding tuntutan jaksa yang hanya dua tahun penjara.   Kemudian Djoko mengajukan melaksanakan, namun PT DKI menguatkan vonis PN Jakarta Timur. Masih tak terima, Djoko Tjandra mengajukan kasasi ke MA.