Jakarta, Akuratnews. com kepala Persidangan pengusaha Arwan Koty dan PT Indotruck Sempurna yang digelar di Meja hijau Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Mei 2021 kembali ditunda.

Wasit perkara nomor 1114/pid. B/2020/PN JKT dengan agenda menggubris keterangan saksi dari PT Indotruck Utama terpaksa ditunda lantaran saksi pelapor Bambang Prijono kembali mangkir dibanding panggilan jaksa.

Bambang Prijono merupakan Eksekutif Utama (Dirut) PT Indotruck Utama, ia dipanggil di persidangan guna diperiksa keterangannya oleh majelis hakim.

Dalam laporannya, Direktur Utama (Dirut) PT Indotruck Utama, Bambang Prijono mengaku telah menjadi korban tempat laporan palsu yang dilaporkan oleh konsumennya (Arwan Koty).

Pada tahun 2017, Arwan Koty membeli Excavator di PT Indotruck Utama. Setelah harga disepakati oleh kedua belah pihak senilai Rp. 1. 265. 000. 000.

Selanjutnya dibuatlah surat Konvensi Jual Beli (PJB) No. 157/PJB/ ITU /JKT /ITU/ 2017. tertanggal 27 juli 2017 dalam PJB Arwan Koty membeli 1 bagian Excavator merk Volvo secara tipe EC210D,

Dalam uraian PJB Cetakan 157/PJB/ ITU/JKT/ITU/2017 Disebutkan bahwa pihak PT Indotruck Utama wajib menyerahkan 1 bagian Excavator Volvo EC 210D kepada pembeli selambat lambatnya satu minggu setelah pembayaran lunas. Namum hingga saat ini Excavator Volvo EC 210D yang telah dibayar lunas oleh Arwan Koty tidak kunjung diterima.

Selanjutnya Arwan Koty melayangkan somasi sebanyak 2 kala kepada PT. Indotruck Pokok, Namun somasinya tidak digubris oleh anak salah kepala perusahaan raksasa tersebut. Kemudian Arwan Koty membuat laporan dengan No. LP/B/1047/VIII/2018/Atas aksi pidana dugaan penipuan dan penggelapan sebagaimana dalam pasal 378 dan atau 372 KUHP. Pada tanggal yang sama Arwan Koty juga membuat laporan No. LP/3082/V/2019/PMJ/Ditreskrimum.

Sidang PT Indotruck Istimewa – Arwan Koty

Anehnya, STap penghentian Penyelidikan tersebut dijadikan senjata oleh terlapor Bambang Prijono untuk melaporkan balik Pelapor. Dalam laporannya Dirut PT Indotruck Utama Bambang Priyono megaku telah menjelma Korban dan dalam laporannya Bambang Prijono mengatakan bahwa laporan dihentikan dalam tahap penyidikan.

Di uraian Laporan Polisi No. LP/3082/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimum jelas diterangkan Bahwa Arwan Koty (pelapor) memesan 1 unit Excavator type EC 210D, Dikuatkan dengan PJB No. 157 /PJB / ITU / JKT / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017. yang telah dibayar lunas oleh Arwan Koty.

“Kedua keterangan yang dihentikan pada tahap penyelidikan tersebut ditandatangani sebab penyidik yang sama dalam perkara aquo. Saya menduga dari tahap penyidikan hingga persidangan sangat kental sekali nusansa Rekayasa, ” ujar Aristoteles MJ Siahaan SH, Penasihat hukum Arwan Koty kepada wartawan.

“Bukti STap Penghentian Penyelidikan dengan dilaporkan oleh Pelapor Jelas Prijono bisa dijadikan masukan Lapor untuk menersangkakan, & lebih anehnya lagi secara dasar STap penghentian penyelidikan laporan tersebut bisa P21, bahkan naik sampai ke persidangan, ” katanya teristimewa.

Dalam tulisan dakwaan yang dibuat sebab Abdul Rauf yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Sigit Hendradi SH, Pada dakwaannya JPU telah menuntut terdakwa atas laporan bongak dan mendakwa Arwan Koty telah memberikan pengaduan palsu sebagaimana dikatakan dalam pasal 220 KUHP dan ataupun pasal 317 KUHP.

“Munculnya pasal 317 KUHP tanpa adanya penelitian terhadap terdakwa merupakan penyeludupan pasal. Munculnya pasal 317 KUHP saya menilai bahwa Arwan Koty akan dijadikan terpidana, “ ujar Aris.

Aristoteles selalu mengatatakan, seharusnya pihak kejaksaan harus cermat dan teliti dalam menerima berkas pelimpahan perkara dari penyidik sebelum berkas perkara tersebut dinyatakan P21 dan disidangkan, pada Hal ini kami menghargai Jaksa Penuntut Umum yang membuat dakwaan terhadap klien kami tidak profesional & tidak cermat dan teliti.
Mirisnya lagi, lanjutnya, Jaksa Penuntut Umum Sigit tidak mau membacakan BAP Bambang Prijono, Jaksa Sigit malah menyuruh kami untuk membacakan. Itu kan sangat lucu.

Tentang pidana ini semestinya tak layak dilanjutkan Jika Perhimpunan Hakim pertimbangkan dasar kaidah dan alasan pengajuan Permohonan Praperadilan Arwan Koty.

Sidang PT Indotruck Utama porakporanda Arwan Koty

“Termohon yang menyelenggarakan penyidikan dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan keterangan dihentikannya Penyelidikan atas petunjuk polisi yang dibuat oleh Pemohon oleh Polda Metro Jaya adalah tindakan yang tidak sah menurut kaidah, ditambah lagi dalam bon keberatan hal 11 nilai 3, ” ucap Aris.

Dia menilai, surat dakwaan tidak saksama dan tidak teliti, karena tindakan menuntut terdakwa akan laporan bohong berdasarkan surat penetapan penghentian penyelidikan No. S. Tap/2447/XII/2019/Ditreskrimum, tanggal 31 Desember 2019, apalagi didalam BAP Bambang Prijono dengan membuat keterangan/pemberitahuan palsu dihentikan dalam Tahap Penyidikan.

Faktanya lagi, Aris menerangkan, gugatan wanprestasi dengan Nomor perkara 181/Pdt. G/2020/PN. JKT. UTR. yang sudah dimenangkan Arwan Koty, PT Indotruck Utama telah cidera janjinya pada pasal III dan Pasal IV di dalam PJB No 157/PJB/ITU/JKT/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017.

Menurut Aris, klausul dalam perjanjian jual kulak yang telah diingkari sebab pihak PT. Indotruck Istimewa, sehingga perkara pidana ini merupakan kualifikasi dari perkara 81 KUHP.

Saat persidangan juga dilakukan oleh orang yang sama, Cantik Hakim yang memeriksa & mengadili perkara pidana secara Nomor 1114/Pid/B/PN. JKT. SEL. adalah Majelis hakim & panitera yang sama pada saat Arwan Koty mengajukan aplikasi Praperadilan.

“Dalam praperadilan, permohonan Arwan Koty ditolak dalam persidangan topik materi. Majelis hakim tampak berpihak pada saksi pelapor, ” kata Aristoteles.

“Menurut informasi dengan berkembang dilapangan, Hakim Arlandi Triyogo SH pernah dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Ketua Mahkamah Agung RI (Bawas RI) Sehingga wajar sekadar jika kami menilai kredibilitas dan Netralitasnya patut pada pertanyakan, ” pungkasnya.